Aceh Singkil Kembali Berdarah

Korban penembakan di Aceh Singkil

BANDA ACEH - Koordinator Mahasiswa dan Pemuda Peduli Singkil (AMPPS), Mawardi, penegakan hukum mengutuk penangkapan sewenang-wenang dari dua pemimpin Muslim di kabupaten. Dia menilai bahwa penangkapan Ustad Munir Yakarim Zainal dan pada tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, merupakan bentuk kezaliman pihak kepolisian terhadap Muslim.

Hal ini disampaikan oleh Mawardi , Minggu 27 Desember 2015. Mereka juga mengutuk sikap Bupati dan Wakil Bupati Singkil untuk tidak cepat dan terkesan lambat untuk mengekang gereja ilegal tidak berlisensi.
"(Mereka) tampaknya membela non-Muslim. Jika demikian Bupati dan Wakil Bupati Singkil untuk menjual atau menggadaikan agama, lebih baik mundur," kata Mawardi.

Ampess juga meminta kepala polisi provinsi Inspektur Jenderal Polisi untuk merilis angka Husein Hamidi Forum Ummat Islam (FUI), Zainal Abidin, yang masih ditahan karena membawa pisau 30 sentimeter panjang ketika bergaul dengan rombongannya. Mawardi mengatakan Zainal Abidin Ustad penahanan dapat memberikan efek yang berbahaya bagi keberlanjutan hubungan yang harmonis antara masyarakat agama di Aceh Singkil.

"Jangan biarkan kepala polisi baru menjadi pemegang alat rezim untuk menindas rakyat," kata Mawardi.
Dalam siaran pers, Mawardi membantu mengungkap tersangka penembakan terhadap non-Muslim di pembakaran gereja tidak berlisensi beberapa waktu lalu yang belum ditangkap. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pelaku pembakaran diduga telah ditangkap oleh petugas dari gereja.
"Pria bersenjata masih tertawa manis anggur kedai, aktor intelektual masih menikmati kebebasan dan kursi sebagai jika tidak ada nilai-nilai toleransi bagi kaum minoritas di Singkil," katanya.

Dia juga menilai bahwa pemerintah Aceh menarik perayaan Natal di gereja-gereja tanpa izin disalahartikan oleh minoritas non-Muslim. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan tenda-tenda di lokasi rumah ibadah yang telah dihancurkan diskriminasi sangat terkesan dan korban.
"Ini akan sangat naif, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Singkil diam dan tidak menjelaskan masalah ini. Selain itu, Kepala Singkil tidak mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh minoritas non-Muslim Singkil," katanya.

"Masalah-masalah ini menunjukkan ada konspirasi dari pemerintah dan penegak hukum berwenang dengan non-Muslim, yang mengarah ke perjanjian kebenaran untuk Bupati dan Wakil Bupati Singkil dengan non-Muslim hari lain